OVB - Beberapa anggota Komisi III Bidang Hukum DPR akan mendatangi kantor Keimigrasian Kementerian HUkum dan HAM siang ini. Kedatangan anggota legislatif ini terkait lolosnya terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan ke luar negeri meski berstatus tahanan.
"Ya kami akan ke Imigrasi," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat di gedung parlemen, Jakarta, Senin 11 Januari 2011.
Hal ini dilakukan Komisi III untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang ada di
keimigrasian. Terutama kembali pelesirnya Gayus ke tiga negara yang diduga menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono.
"Ini persoalan Gayus sudah membuka tabir semuanya. Tak hanya di Kepolisian tapi juga di Imigrasi," kata politisi dari Fraksi Gerindra ini.
Menurut Martin, persoalan paspor palsu di Direktorat Jenderal Imigrasi memang patut dipertanyakan. Martin menduga itu dikarenakan bobroknya sistem di Imigrasi.
"Itu aneh menurut saya. Ada yang aneh. Bagaimana seseorang kok sampai bisa memperoleh itu semua," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini.
Martin menduga permasalahan sistematis ini tidak hanya berlaku pada paspor. Tapi juga masalah kartu identitas KTP. "Betapa bobroknya sistem pemerintah dan sistem hukum kita," kata Martin.
"Ya kami akan ke Imigrasi," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat di gedung parlemen, Jakarta, Senin 11 Januari 2011.
Hal ini dilakukan Komisi III untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang ada di
keimigrasian. Terutama kembali pelesirnya Gayus ke tiga negara yang diduga menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono."Ini persoalan Gayus sudah membuka tabir semuanya. Tak hanya di Kepolisian tapi juga di Imigrasi," kata politisi dari Fraksi Gerindra ini.
Menurut Martin, persoalan paspor palsu di Direktorat Jenderal Imigrasi memang patut dipertanyakan. Martin menduga itu dikarenakan bobroknya sistem di Imigrasi.
"Itu aneh menurut saya. Ada yang aneh. Bagaimana seseorang kok sampai bisa memperoleh itu semua," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini.
Martin menduga permasalahan sistematis ini tidak hanya berlaku pada paspor. Tapi juga masalah kartu identitas KTP. "Betapa bobroknya sistem pemerintah dan sistem hukum kita," kata Martin.
0 komentar:
Posting Komentar