WikiLeaks: SBY Menyalahgunakan Kekuasaan

OVB — Harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan wakil presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS, sebagai uang suap, agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Laporan The Age itu muncul saat Wakil Presiden Boediono mengunjungi Canberra, hari ini, untuk berbicara dengan Wayne Swan yang bertindak sebagai Perdana Menteri Australia, dan berdiskusi dengan para pejabat negara itu tentang perubahan administratif untuk mereformasi birokrasi di Indonesia.

Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".

Pada Desember 2004, kedutaan AS di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politiknya yang paling berharga, yaitu penasihat senior Yudhoyono sendiri, TB Silalahi, sudah menyarankan Hendarman Supandji yang telah mengumpulkan "cukup bukti tentang korupsi Taufik Kiemas untuk menangkap Taufik".

Namun, Silalahi, salah seorang kepercayaan Yudhoyono di bidang politik, mengatakan kepada kedutaan AS bahwa Presiden "secara pribadi telah memerintahkan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik". Tidak ada proses hukum yang diajukan terhadap Taufik, seorang tokoh politik berpengaruh yang kini menjadi Ketua MPR.


sumber: Kompas

Read More

Rezim Nurdin Halid Bakal Berakhir

OVB — Pengamat sepak bola, Ari Junaedi, berpendapat, PSSI di bawah rezim Nurdin Halid akan segera berakhir. Menurutnya, FIFA tidak budek dan tidak bisu dengan gelombang tuntutan reformasi PSSI yang disuarakan di seantero negeri pada akhir-akhir ini.

Sebagaimana diberitakan, berdasarkan keputusan dari sidang Komite Eksekutif FIFA di Zuric, Swiss, Kamis (3/3/2011), induk organisasi sepak bola dunia itu meminta PSSI sudah memilih Komite Pemilihan pada 26 Maret mendatang. Komite Pemilihan bekerja sesuai electoral code dari Standar Electoral Code FIFA. Selain itu, FIFA juga meminta PSSI mengendalikan liga yang memisahkan diri (Liga Primer Indonesia).

"Cukup sudah bagi Nurdin Halid untuk segera lengser keprabon dari PSSI. Nurdin harus segera melaksanakan perintah FIFA. Mosi tidak percaya yang kini sudah menembus angka dukungan 86 dari 100 pemilik hak suara merupakan bukti yang tidak terbantahkan," tandas Ari kepada Kompas.com, Jumat (4/3/2011).

Ari juga mengatakan, jika Komite Pemilihan PSSI nantinya masih saja meloloskan nama Nurdin Halid, maka hal itu sama saja melecehkan keputusan FIFA. Oleh karena itu, Ari berharap Komite Pemilihan bisa obyektif dalam mengakomodasi calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI.

"Sebaiknya PSSI menginduk saja ke Viva (merek bedak kecantikan) daripada ke FIFA. Jika memang ada calon baru untuk ketua umum dan wakil ketua umum, harusnya PSSI mengakomodasi," ungkap Ari.

"Orang yang berniat menjadi pengurus PSSI adalah manusia langka. Niatnya saja sudah ibadah. Makanya, PSSI nanti harus menggandeng MUI, PGI, dan organisasi keagamaan lainnya untuk menjadi mitra agar para pengurusnya selalu disadarkan akan takutnya terhadap dosa," lanjutnya.

sumber: Kompas

Read More

Insiden Cikeusik Bukan Konflik Agama

OVB - Insiden berdarah yang menewaskan tiga warga jemaah Ahmadiyah di Desa Umbalan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu kemarin, dianggap bukan konflik antar umat beragama.

"Ini bukan kesalahan umat, kalau untuk urusan agama sudah selesai, ini urusan tantang menantang warga, karena pihak korban menantang terus, dan ini orang Banten. Jangankan agama, kalau ada persoalan, istri saja ditantang mereka marah, apalagi ini," kata Pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, KH Noer Iskandar SQ , Senin (7/2/2011).

Noer mengungkapkan, persoalan Ahmadiyah adalah persoalan penistaan agama Islam. "Ini urusan intern umat Islam dan bukan antar umat beragama. Kalau antar umat beragama itu Islam dengan Kristen, ini penistaan agama Islam," kata Noer.

Ditambahkannya, bila urusan ini dikait-kaitkan dengan ketidaktegasan Menteri Agama Suryadharma Ali dinilai salah besar. "Karena urusan agama sudah selesai, ini hanyalah urusan tantang menantang," kata Noer. Perkampungan Ahmadiyah di Desa Umbalan, Cikeusik digeruduk massa Minggu 6 Januari 2011. Tak pelak insiden ini langsung menuai kecaman terutama dialamatkan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali.

Ketua Setara Institut Hendardi menilai, insiden maut itu merupakan rangkaian dari tindak pelanggaran yang menimpa anggota jemaah Ahmadiyah yang di antaranya dipicu oleh provokasi pejabat publik yang menyulut kekerasan yang dilakukan Menteri Agama dan ketundukan aparat Polri pada tekanan organisasi garis keras.

sumber : Oke Zone

Read More